Tomy Martana Dorong Penataan Pendatang untuk Kuta Selatan yang Lebih Tertib

Usulan untuk mengaktifkan kembali Kipem sebagai mekanisme pendataan penduduk non permanen mulai menguat dan menjadi salah satu isu strategis yang akan masuk ke pembahasan DPRD Badung. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya dinamika sosial di sejumlah wilayah Kuta Selatan, terutama Jimbaran dan Pecatu.

Anggota DPRD Badung Dapil Kuta Selatan, Made Tomy Martana Putra, memastikan bahwa pembahasan terkait Kipem akan dibawa ke rapat resmi Komisi I DPRD Badung sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi pendataan pendatang. “Masukan dari masyarakat sangat jelas. Mereka ingin sistem yang dapat mengontrol keluar masuk pendatang. Karena itu, Kipem menjadi salah satu opsi yang akan kami bahas di dewan,” tegasnya.

Pria asal Pecatu ini menjelaskan bahwa sebelumnya Kipem berfungsi sebagai alat pendataan yang memudahkan pemerintah desa, desa adat, dan aparatur keamanan memantau keberadaan pendatang non permanen. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa sejak mekanisme tersebut tidak diterapkan, pemerintah setempat mengalami kesulitan dalam memetakan mobilitas penduduk.

Ia menilai pengaktifan Kipem bukan semata soal administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan keamanan, ketertiban, dan stabilitas kawasan pariwisata. “Pendataan ini bukan untuk membatasi siapa pun. Ini untuk memastikan bahwa pemerintah punya data dasar yang kuat sebelum mengambil tindakan di lapangan,” katanya.

Menurutnya, tanpa data yang valid, penanganan insiden yang melibatkan oknum pendatang kerap dilakukan secara reaktif. Sementara dengan skema pendataan seperti Kipem, potensi kerawanan bisa dipantau lebih dini.

Tomy menambahkan bahwa pembahasan di dewan nantinya juga akan mencakup evaluasi format terbaru Kipem agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Komisi I akan memastikan bahwa mekanisme ini, bila diterapkan lagi, tenrunya harus benar-benar efektif dan harus memberi dampak nyata di lapangan.

Ia berharap pembahasan mendalam di dewan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat ketertiban umum, memberikan kepastian bagi pendatang yang tinggal dengan tertib, serta menjaga iklim pariwisata Kuta Selatan tetap stabil. “Ini tentang bagaimana kita mengelola Kuta Selatan dengan lebih teratur ke depan,” pungkasnya.