Fraksi Golkar DPRD Badung Soroti Kebijakan Fiskal, Dorong Diversifikasi Pendapatan Daerah

Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (ranperda) strategis dalam rapat paripurna, Selasa (4/11). Dua ranperda tersebut yakni Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan I Putu Sika Adi Putra, S.H , menyoroti sejumlah aspek penting terkait kebijakan fiskal daerah dan arah pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam paparannya, Fraksi Golkar menilai terdapat ketidakselarasan antara kenaikan target pendapatan dengan menurunnya rasio realisasi. Berdasarkan data portal SIKD Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan Badung turun dari 89,98% pada 2023 menjadi 75,92% di 2024, dan hanya 63,24% hingga Oktober 2025. “Target Rp12,38 triliun pada APBD 2026 berpotensi meleset jika intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan tidak diakselerasi,” ujar Adi Putra.

Golkar menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang realistis agar kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah tetap terjaga. Golkar juga menyoroti ketergantungan Badung pada pendapatan asli daerah (PAD) yang sebagian besar berasal dari sektor pariwisata. Kondisi ini dinilai sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global. Karena itu, Fraksi mendorong pemerintah daerah untuk memperluas basis ekonomi melalui diversifikasi sektor pendapatan.

Terkait kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp1,38 triliun dalam struktur APBD 2026, Fraksi Golkar memberikan apresiasi dan menyebutnya sebagai langkah visioner Pemkab Badung dalam mempercepat pembangunan. “Pinjaman ini adalah investasi sosial dan ekonomi jangka panjang, bukan beban. Namun, pengelolaannya wajib memperhatikan disiplin fiskal agar tidak menggerus ruang belanja produktif,” kata Adi Putra.

Golkar juga menyoroti belanja daerah Badung tahun 2026 yang mencapai Rp13,29 triliun. Fraksi menekankan pentingnya efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, terutama pada belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Selain itu, fraksi ini mengingatkan pemerintah agar belanja transfer ke desa yang mencapai Rp2,17 triliun dikelola secara proporsional berdasarkan kontribusi wilayah, bukan sekadar pemerataan administratif.

Menyangkut Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, Golkar mengapresiasi langkah Pemkab Badung dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah. Namun, Golkar menegaskan agar kebijakan ini tidak semata berpihak pada sektor pariwisata. “Insentif harus diarahkan ke pertanian modern, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal,” tegasnya. Golkar juga menekankan pentingnya transparansi, keterlibatan publik, dan perlindungan lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan insentif tersebut.

Pada akhirnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Ranperda APBD Badung Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda Insentif Penanaman Modal dengan sejumlah catatan teknis dan rekomendasi penyempurnaan. “APBD yang realistis dan kebijakan investasi yang berkeadilan adalah pondasi kesejahteraan masyarakat Badung,” tutup Sika Adi Putra